Diduga Pembangunan Dermaga Tofoi Telan Anggaran 30 Miliar,Bukan 25 Miliar

Bagikan berita ini
Data Pelelangan Di LPSE
Data Pelelangan Di LPSE

Bintuni,Sorotpapua.net- Pembangunan Dermaga Tofoi di Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni sampai saat ini baru masuk tahap II dengan total anggaran 25 miliar dari Anggaran Pendapatn Belanja Daerah(APBD)kabupaten Teluk Bintuni.

Pencairan Pembangunan tahap II dermaga Tofoi seharusnya sebesar 25 miliar akan tetapi baru dibayarkan uang muka sebesar 5 miliar.Sementara sisah 20 miliar dibayarkan awal tahun 2022.

Dermaga Tofoi mulai dikerjakan tahun 2020 dengan skema tiga tahap.Sehingga diprediksi selesai tahun 2022.

Namun,dari data yang diperoleh media ini,Pembangunan Dermaga Tofoi oleh PT Simon Jaya Abadi Perkasa diduga menghabiskan anggaran 30 miliar bukan 25 miliar.

Dari data yang diperoleh media ini di LPSE,nama paket Pembangunan Dermaga Rakyat Sumuri(tahap II).Metode pengadaan penunjukan langsung dengan nilai pagu proyek Rp.30.000.000.000,00.Sedangkan nilai total realisasi Rp 29.876.100.000,00 dan penyelesaian tanggal paket 22 September 2020.

Sementara dalam Surat Perjanjian Kerja(Kontrak.Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Dinas Perhubungan:Surat Perjanjian Kerja(Kontrak).Nomor 002/04kont-sumuritahapII/dau-dishub/1x/2020 tanggal 22 September 2022.

Pekerjaan Pembangunan Dermaga Rakyat Sumuri Tahap II.Antara Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten Teluk Bintuni. Kepada PT Simon Jaya Abadi Perkasa Jalan Sangaji Gonop Km 12 Sorong.

Sumber Dana   : APBD

Nilai SPK            : Rp.29.876.100.000,00(Dua Puluh Sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juga seratus ribu rupiah)

Lokasi 1             : Distrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat Tahun Anggaran 2022.

Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara Dinas Perhubungan Kabupaten Teluk Bintuni,Saifuddin Kasim saat di konfirmasi mengatakan,ia bekerja tidak optimal kalau masih ada oknum di internal yang membuat masalah(pusing-red).Seharusnya visi dan misi Bupati diselesaikan tapi kalau diracoki kaya begini dengan orang sendiri kami bisa angkat tangan sehingga yang rugi pak Bupati sendiri.

Jadi,ini sangat jelas sekali,sebelum berkas ke BPK,okum tersebut meminta dan sempat menanyakan dan saya katakana kontrak induknya coba dibaca baca, trus ada kontrak adendum,disitu ada kronologisnya,sehingga sangat jelas dituangkan dalam kontrak adendum itu,makanya nilai 25 miliar sangat jelas disitu,”kata Saifuddin Kasim(TEAM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *