BPKAD Teluk Bintuni Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Bagi Sekretaris dan Bendahara OPD dan Distrik

Bagikan berita ini
PLT Kepala BPKAD Teluk Bintuni,Laras Nuryani
PLT Kepala BPKAD Teluk Bintuni,Laras Nuryani

Bintuni,Sorotpapua.net – Untuk meningkatkan prinsip akuntabilitas keuangan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah(BPKAD)Teluk Bintuni gelar sosialisasi pengelolaan keuangan daerah bagi Sekertaris dan Bendahara OPD dan Distrik.Menghadirkan sejumlah Narasumber dari BPKP Perwakilan Provinsi Papua Barat.

Wakil Bupati Teluk Bintuni Matret Kokop,SH saat memberikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi sosialisasi pengelolaan keuangan daerah mengatakan,Patut disadari dalam beberapa dekade terakhir dan juga jauh ke depan, tantangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat, seiring dengan adanya tuntutan transparansi di berbagai bidang kehidupan.

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dalam rangka menciptakan good governance, guna mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan seta cita-cita dalam Berbangsa dan Bernegara.

Untuk itu ditegaskan Wabup, diperlukan pengembangan dan penerapan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan manfaat untuk masyarakat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bebas dari KKN.

Sehingga dalam rangka mewujudkan prinsip prinsip good governance Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Asas Akuntabilitas tersebut harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD.

Terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya, sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas penerapan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Dengan demikian, untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Daerah, diperlukan komitmen dan kerja keras kita bersama, di berbagai jenjang Pemerintahan. Perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini tercermin dari capaian WTP selama 9 (sembilan) tahun berturut-turut.Selain itu, kita terus melakukan berbagai upaya seperti sosialisasi, bimtek, dan pelatihan, seperti yang dilaksanakan saat ini”kata Matret Kokop

Matret Kokop juga  meminta semua peserta sosialisasi agar dapat menyerap dengan baik pemahaman teknis dan administrasi yang disampaikan oleh para narasumber, dan kemudian dengan penuh komitmen dapat diaplikasikan dalam tugas dan tanggungjawab khususnya pada pengelolaan keuangan daerah di perangkat daerah masing-masing.

Untuk itu,atas  nama Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada narasumber dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat yang pada saatnya nanti dapat memberikan pemahaman terkait pengelolaan keuangan daerah kepada peserta sosialisasi”ujar Matret Kokop(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *