PT MPHS Dilaporkan ke Polda Papua Barat

Bagikan berita ini

Manokwari,Sorotpapua.net -Permasalahan ketenagakerjaan di PT Medco Papua Hijau Selaras (MPHS) yang berujung pada pemecatan empat karyawan dan mutasi tenaga kerja lainnya, akhirnya dibawah kerana hukum

Laporan pengaduan kepada Polda Papua Barat tersebut dilayangkan oleh Ketua SBPKS PT Medco,Manoa Koyani terhadap Togar Siahaan selaku Direktur Operasional dan Yan Ardi Winata selaku Direktur MPHS.

Laporan ini berdasarkan adanya dugaan laporan palsu MPHS kepada Gubernur serta aparat lainnya serta kepala-kepala suku di Manokwari, yang menjadi landasan MPHS untuk memecat serta memutasi karyawan mereka, karena menuntut hak mereka sebagai pekerja dan melakukan aksi secara berserikat dan mogok massal.

Menurut Yohanes Akwan, SH., Direktur Operasional YLBH Sisar Matiti yang mendampingi, MPHS sengaja mempergunakan aksi mogok yang dilakukan oleh karyawan bersama SBPKS PT Medco, dan memutarbalikkan fakta kepada Gubernur dan stake holder lainnya.

“Saya hari ini mendampingi saudara Manoa Koyani untuk melaporkan MPHS, karena direktur operasional dan direkturnya diduga sengaja mempergunakan aksi mogok yang dilakukan oleh karyawan sebagai landasan pemutusan kerja serta mutasi beberapa karyawan lainnya.”

Perlu diketahui bahwa,aksi mogok merupakan hak dari para pekerja, dan mereka melakukan aksi pada tanggal 19 September yang lalu itu karena menuntut hak mereka sesuai undang-undang yang tidak diberikan oleh Medco. Tapi oleh PT Medco ini dipelintir seolah-olah kawan-kawan SBPKS dan karyawan mogok karena menolak finger print. Ini kan sudah palsu. Sehingga ini yang kami sebut memanipulasi fakta untuk jadi alasan mereka,” ungkap Akwan dalam keterangan persnya,Selasa (4/10/22).

Direktur LBH Sisar Matiti,Yohanis Akwan,SH saat Diwawancarai Wartawan
Direktur LBH Sisar Matiti,Yohanis Akwan,SH saat Diwawancarai Wartawan

Lebih lanjut dijelaskan Anis Akwan sapaan akrabnya bahwa,menurut Manoa Koyani, dasar SBPKS beserta karyawan lainnya melakukan aksi mogok, karena surat yang dilayangkan kepada perusahaan tidak ditindaklanjuti.

“Padahal dalam surat mereka pada tanggal 9 September itu jelas menuntut hak pekerja seperti hak lembur dan juga status karyawan yang seharusnya diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi perusahaan tidak menanggapi. Ini kan hak karyawan. Kami tidak ada menolak finger print seperti apa yang dibilang sama perusahaan di dalam suratnya kepada gubernur. Itu bohong! kata Manoa melalui sambungan telepon.

Untuk itu,Anis Akwan dan Manoa berharap pihak Polda Papua Barat bisa menerima pengaduan ini dan bisa ditingkatkan menjadi laporan sehingga bisa dilakukan penyidikan”harapnya(..)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *