Yohanis Akwan,SH

Yohanis Akwan Menduga Rencana Pemindahan Pabrik Kaltim ke Fakfak Untuk Kepentingan Menteri Investasi

Bagikan berita ini

 

Bintuni,sorotpapua.net – Rencana Pembangunan pabrik pupuk Kaltim di Onar Dsitrik Sumuri Kabupaten Teluk Bintuni bukan kemauan pemerintah daerah tapi atas kemauan pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Presiden.

Sehingga seandainya rencana pemindahan pabrik ini terlaksana,maka Menteri Investasi Republik Indonesia akan digugat,apalagi pemerintah daerah pada tahun 2022 telah mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pembebasan kawasan industri di Onar

Hal ini ditegskan Kuasa Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni,Yohanis Akwan kepada media di Bintuni ,Kamis(23/6/2022).Pernyataan ini sekaligus mengkonter pernyataan Menteri Investasi RI,Bahlil Lahadalia saat sambutanya di acara pembukaan rapat Koordinasi Investasi Penanaman Modal PTSP se-Papua Barat di Swiss Bell Hotel Manokwari,Rabu(15/6/2022)lalu.

Lebih lanjut ditegaskan Anis Akwan sapan akrabnya bahwa,relokasi anggaran untuk pembebasan lahan sudah jelas sehingga nantinya ada konsekwensi ketika kawasan industry ini dipindahkan,dimana secara materil masyarakat Bintuni mengalami kerugian karena lewat sidang anggaran sudah dialokasikan untuk pembebasan kawasan sesuai semangat pemerintah pusat yang secara gencarnya mendorong terlaksananya kawasan industry di Onar.

“Saya kira sudah cukup kita main wayang di tanah Papua,karena orang Papua sudah cerdas,maka sudah saatnya kita berbicara transparansi,adil dan merata di tanah Papua”

Untuk itu jangan mengadu antara pemerintah daerah dan pemerintah daerah serta masyarakat adat kedua kabupaten ini.Sehingga pernyataan Menteri Investasi kami anggap prematur dan tidak memahami apa yang sudah menjadi keptusan Perpres”tegas Anis Akwan.

Makanya kami menduga kedatangan Menteri Investasi di Manokwari baru baru ini bukan mewakili Negara.Karena kalau beliau mewakili Negara pasti mengerti etika komunikasi dalam birokrasi.

Menteri Perekonomian,Airlangga Hartarto juga sudah menegaskan pemerintah daerah harus mendukung program strategis nasional di Bintuni.Dan dihadapan Menteri Perekonomian waktu itu Bupati Teluk Bintuni siap mengamankan proyek nasional ini.

Nah,kalau dibilang pelabuhan tidak layak,makan kami tegaskan bahwa,kami pernah berada dalam tim survei jadi kalau dibilang dangkal dan lain lain itu tdiak benar.

Untuk itu sekali lagi saya tegaskan bahwa,selagi Peraturan Presiden(Perpres) Nomor 109 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategi nasional belum dicabut maka pemerintah daerah memiliki legal standing untuk mempertahankan proyek ini.

Makanya saya menduga rencana pemindahan kawasan industry dari Onar ke Kabupaten Fakfak diduga untuk kepentingan Meneteri Investasi”ujar Anis Akwan(pw)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *