Pemilik Peternak Sapi di Areal RTA Diberikan Waktu 2 X 24 Jam,Apabila Tidak Diindahkan Akan Dipolisikan

Bagikan berita ini

Bintuni,sorotpapua.net – Pemda Teluk Bintuni memperingatkan Badan Usaha pekerbunan di areal Rumah Tamu Negara segera memindahkan ternak sapi dari lokasi tersebut karen aroma kotoran sapi tersebut sangat mengangu pemukiman

“Kita ultimatum pemilik usaha tersebut untuk segera memindahkan ternak ternak sapinya karena usaha tersebut tidak memiliki izin dan aroma kotoran sapi sangat mengangu,apalagi disitu ada rumah tamu negara serta kediaman wakil Bupati”tegas Kuasa Hukum Pemkab Teluk Bintuni,Yohanis Akwan kepada wartawan,Selasa(19/4/2022)

Lebih lanjut dijelaskan Akwan,dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), yang telah berlaku sejak tanggal 5 Oktober 2009, pada Pasal 1 angka 35 disebutkan bahwa Izin Lingkungan merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai pra-syarat untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan.

Dan sesuai dengan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, tentang PPLH Pasal 36 Ayat 1, maka di sini dapat diketahui mengenai sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak mengantongi Izin Lingkungan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun. Ditambah lagi dengan denda paling sedikit adalah Rp 1 Miliar dan paling banyak Rp 3 Miliar.

Keterkaitan Izin Lingkungan Dengan Izin Usaha.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup (PPLH) pada Pasal 40, keterkaitan Izin Lingkungan dengan Izin Usaha dan/atau kegiatan adalah sebagai perizinan lingkungan tersebut berfungsi sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan tersebut”ujar Akwan

Lebih lanjut lagi diejlaskan Akwan,ketika izin tersebut dicabut, maka Izin Usaha dan/atau kegiatan dapat dicabut. Selain itu, ketika usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan penanggung jawab, maka Izin Lingkungan pun wajib untuk diperbarui.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Izin Lingkungan adalah izin utama yang menjadi dasar dari semua perizinan lainnya bagi usaha dan/atau kegiatan.

Jadi,, Sekretariat Daerah Waktu itu sudah menyurati mereka(pemilik peternak)dan sudah ada peninjauan ke lokasi yang dipimpin oleh Plt Sekda (tim pemda lengkap)  bertemu Pak Yono(pemilik peternakan-red) di lapangan di TKP.Dimana luasan areal tersebut sekitar 30 ha.

Untuk itu, kami berikan waktu 2×24 jam apabila tidak di indahkan maka,sebagai kuasa hukum pemerintah daerah akan membuat laporan kepada pihak berwajib.dan kami meminta Satpol PP segera bertindak terkait ketidak Patihan dari Pengusaha peternakan tersebut”tegas Akwan(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.