Pembabatan Mangrove Dengan Berbagai Alasan Apapun Melanggar UU Kehutanan,Pidana 10 Tahun Penjara

Bagikan berita ini
Ketua YLBH Sisar Matiti,Yohanes Akwan
Ketua LBH Sisar Matiti,Yohanes Akwan,SH

Bintuni,sorotpapua.net – Pembabatan hutan Mangrove dengan berbagai alasan apapun sangat jelas melanggar Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.dalam UU tersebut sangat jelas diatur larangan menebang pohon di wilayah 130 kali jarak pasang laut terendah serta pasang laut tertinggi.

Larangan itu tertuang dalam pasal 50 Undang Undang(UU)Kehutanan dan diatur pidananya dalam pasal 78 dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar.

Menangapi hal tersebut,Pemerhati Mangove dan juga Direktur Utama Lembaga Bantuan Hukum(LBH) Sisar Matiti,Yohanis Akwan kepada sorotpapua.net menegaskan”pembabatan hutan mangrove jelas sangat melanggar Undang Undang.

Dan Lokasi pembabatan mangrove untuk dijadikan pemukiman maupun lain lain tidak boleh bersertifikat karena mangrove masuk dalam cagar alam.

“Namanya pengrusakan hutan mangrove yang masuk dalam wilayah cagar alam sangat jelas masuk dalam kategori pidana.Namun masyarakat kadang sulit memahaminya”

Untuk itu,saya sarankan hal ini harus menjadi perhatian serius oleh instansi terkait.Karena cagar alam dilindungi oleh Negara dan sekali lagi merusak cagar alam adalah pidana

Saya berharap,sebelum membeli lokasi di sekitar cagar alam,masyarakat harus mengecek kepastian hukum dari status lokasi agar kedepan tidak berbenturan dengan aturan hukum”harap Yohanis Akwan

Dari penulusuran media ini,di Kota Bintuni ada pembabatan hutan mangrove untuk dijadikan perkampungan dengan luas berhektar hektar.

Perlu diketahui bahwa,kawasan cagar alam di Kabupaten Teluk Bintuni ditetapkan sebagai cagar alam SK Menteri Kehutanan Nomor 891./Kpts-II/1999 dengan luas 124.850 Ha.Sehingga dengan melakukan kegiatan pembabatan dalam alasan apapun jelas melanggar UU Kehuatanan(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.