Batas Daerah Antara Teluk Bintuni dan Fakfak Sudah disepakati,Sementara Menunggu Penerbitan Permendagri.

Bagikan berita ini
Wakil Bupati Fakfak,Yohana Dina Hindom,SE.MM Saat Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah
Wakil Bupati Fakfak,Yohana Dina Hindom,SE.MM Saat Menandatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah

Bintuni,Sorotpapua.net – Batas daerah antara Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Fakfak sudah di bahas dan disepakati melalui 2 (dua) kali pertemuan yang difalisitasi Pemerintah Provinsi Papua Barat (Biro Pemerintahan dan Otda) dan Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jendral Bina Administrasi Kewilayahan).

Pertemuan terakhir di fasilitasi Kemendagri pada tanggal 21 Juni 2021 di Jakarta, dihadiri oleh Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni, Wakil Bupati Fakfak dan Wakil Bupati Kaimana (selaku pihak terkait) dengan agenda pembahasan dan kesepakatan rancangan Permendagri tentang batas daerah antara Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Fakfak.

“Dan saat pertemuan terakhir di Jakarta telah disepakati batas batas daerah dan juga telah dilakukan koreksi rancangan  Permendagrinya, serta kesepakatan tersebut tertuang pada berita acara Nomor : 112/BAD III/VI/2021, tanggal 21 Juni 2021, ujarnya. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk  Bintuni, Rheinhard.C.Maniagasi.S.STP kepada media ini diruang kerjanya belum lama ini.

Wakil Bupati Fakfak,Kabg Pem Teluk Bintuni dan Kemendagri Saat Usai Tandatangan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah
Wakil Bupati Fakfak,Kabg Pem Teluk Bintuni dan Kemendagri Saat Usai Tandatangan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah

“Lebih lanjut Alumni IPDN ini bahwa, berdasarkan berita acara tersebut, maka telah sesuai amanat Permendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah”.

“Jadi secara administratif, batas daerah antara Kabupaten Teluk Bintuni dengan Kabupaten Fakfak sudah selesai dan sementara menunggu penerbitan Permendagri,”tegas Rheinhard Maniagasi

Ditambahkan, memang ada permasalahan di perbatasan tetapi itu berhubungan dengan hak ulayat dan hak adat , sehingga terkait permasalahan tesebut merupakan ranah Lembaga Masyarakat Adat yang berada di Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Fakfak. Sarannya, masalah adat dapat di mediasi atau difasilitasi melalui Dewan Adat Papua dan kedua pemerintah daerah.

Sehingga batas administrasi atau batas daerah tidak membatasi hak ulayat dan hak adat. Hal ini tertuang pada Pemendagri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah, pasal 2 ayat 2 yang berbunyi : “Penegasan batas daerah tidak menghapus hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat pada masyarakat”tegas Rheinhard Maniagasi(pw)

Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kab Teluk Bintuni,Rheinhard.C.Maniagasi.S.STP Saat Mendatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah
Kabag Administrasi Pemerintahan Setda Kab Teluk Bintuni,Rheinhard.C.Maniagasi.S.STP Saat Mendatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *