Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Lakukan Sosialisasi di 22 Distrik Tentang Permendagri No 1 Tahun 2017

Bagikan berita ini
Tampak Sosialisasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Teluk Bintuni
Tampak Sosialisasi Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Teluk Bintuni

Bintuni,Sorotpapua.net – Belum lama ini,Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni melakukan sosialisasi tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017  Tentang Penataan Desa di 22 Distrik.

“Ada dua Distrik yang kami belum melakukan sosialisasi, yakni Distrik Moskona Utara dan Timur karena terkendala transportasi,”kata Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,Rheinhard.C.Maniagasi.S.STP kepada sorotpapua.net diruang kerjanya,Jumat(17/9/2021).

Tujuan dilakukanya sosialisasi ini adalah penataan terhadap 145 Kampung Persiapan di wilayah Teluk Bintuni.145 kampung ini dimekarkan melalui peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 Tentang 145 pemekaran Kampung di Kabupaten Teluk Bintuni

Dimana,sampai saat ini 145 kampung persiapan belum berubah statusnya menjadi kampung definitif karena sejak tahun 2012 ada moratorium pembatasan pemekaran kampung dan di tahun 2014 ada UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merubah pola penetapan kampung persiapan menjadi kampung.Dengan demikian Kabupaten Teluk Bintuni melakukan evaluasi,verifikasi dan melakukan koordinasi ke Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kemendagri dalam hal ini Dirjen Pemerintahan Desa untuk perubahan status kampung persiapan menjadi kampung ,”jelas Rheinhard

Lebih lanjut menurutnya,Bupati Teluk Bintuni telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 17  Tahun 2019 Tentang 145 Kampung Persiapan.Peraturan ini dikeluarkan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang baru dan mengganti Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 Tentang pemekaran 145 kampung.

Setelah peraturan bupati tahun 2019 ini keluar,telah dilakukan verifikasi teknis dan verifikasi administrasi pada Bulan Februari 2020 oleh Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat.Dan Puji Tuhan,tanggal 9 Juni 2020 telah diserahkan register 145 kampung oleh Gubernur sebagai awal untuk melakukan tahapan berikut.

Nah,setelah register 145 kampung diterbitkan, harus dilakukan pengangkatan penjabat Kepala Kampung Persiapan tetapi karena tahun 2020 kemarin kita dalam proses pemilukada sehingga proses mutasi pegawai untuk masuk dalam jabatan belum dilaksanakan,sehingga pada saat itu hanya dilakukan penegasan batas kampung

Dijelaskan Rheinhard lagi bahwa,bulan November 2020 lalu telah ditetapkan persetujuan peraturan daerah tentang 145 kampung dan sudah di asistensi ke Kemendagri.Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi antara lain,peta batas kampung,dan sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2017,setelah register diterbitkan oleh Gubernur,Bupati Teluk Bintuni harus mengangkat Penjabat Kepala Kampung Persiapan yang berasal dari unsur PNS di lingkungan Pemkab Teluk Bintuni.

Jadi tahapan tahapan ini yang belum dilakukan.Makanya sebelum pengangkatan Penjabat Kepala Kampung Persiapan dari unsur PNS,sangat penting terlebih dulu dilakukan sosialisasi agar Kepala Kepala Kampung yang saat ini harus mengetahui proses yang dilaksanakan

Sehingga sebulan penuh kami melakukan sosialisasi di 22 Distrik,bertemu langsung dengan kepala kampung dan aparat kampung.Setelah kami jelaskan tahapan tahapan yang akan dilalui,mereka menangapinya dengan positif dan mendukung

Saat ini kami sementara mem-proses administrasi untuk menyurati kembali lagi ke tingkat Distrik terkait pengusulan nama nama calon Penjabat Kepala Kampung dari unsur PNS untuk dilantik oleh Bupati Teluk Bintuni.

“Ya, calon calon Penjabat kepala Kampung Persiapan dari unsur PNS ini akan diusulkan oleh Distrik,dan itu akan menjadi dasar untuk dilakukan pengangkatan,”ujar Rheinhard Maniagasi.

Ditambahkan,setelah pengangkatan penjabat kepala kampung,direncanakan awal tahun 2022 dilakukan pembekalan dan pelatihan teknis kepada penjabat kepala kampung karena proses evaluasi dan verifikasi tahap selanjutnya akan dilaksanakan.

Setelah pengangkatan penjabat kepala kampung,maka tahap verifikasi untuk kampung persiapan dilakukan selama dua tahun,namun bisa juga lebih cepat,karena dilihat dari infakstruktur dan persyaratan lain yang dipenuhi.

Hasil verifikasi inilah yang akan diantar ke Dirjen Pemdes untuk menjadi dasar agar Dirjen menganalisa dan jika dianggap kampung tersebut layak maka diterbitkan kode wilayah,tetapi seandainya tidak memenuhi syarat, maka Pemdes akan memberikan surat kepada Bupati untuk menjadi dasar penerbitan peraturan Bupati tentang pengabungan atau penghapusan kampung persiapan.Makanya setelah penjabat kepala kampung dilantik,mereka betul betul mempersiapkan hal hal sesuai dengan syarat yang tertuang dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2017.

Harapan kita semua adalah,kampung kampung persiapan ini bisa ditetapkan menjadi kampung.Namun kita kembalikan kepada penjabat kepala kampung,aparat kampung dan pemerintahan Distrik agar sama sama berkolaborasi agar kampung kampung tersebut bisa memenuhi syarat administratif dan lainya yang diminta oleh Dirjen Pemdes,”harap Rheinhard Maniagasi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *