Pemkab Teluk Bintuni Berhasil Menyelesaikan Delapan Batas Daerah

Bagikan berita ini
Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,Rheinhard.C.Maniagasi.S.STP
Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,Rheinhard.C.Maniagasi.S.STP

Bintuni,Sorotpapua.net- Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Teluk Bintuni,Rheinhard.C.Maniagasi,S.STP menjelaskan,penyelesaian penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Teluk Bintuni dan 8 Kabupaten di Provinsi Papua Barat dilakukan sejak tahun 2010.

Dmana,tahun 2018 kita berhasil menyelesaikan dua batas daerah antara KabupatenTeluk Bintuni dan Kabupaten Tambrauw dan KabupatenTeluk Wondama.Dan di tahun 2019 telah ditetapkanya Permendagri penegasan batas daerah antara Teluk Bintuni dan Manokwari Selatan

“Sedangan di tahun 2020 kita berada di situasi Covid-19 sehingga penyelesaian lima segmen antara lima daerah yang lainya ditunda”.

Namun menurut Rein panggilan akrabnya bahwa,di tahun 2021 ini pihaknya telah menyelesaikan empat batas daerah diantaranya,Kabupaten Maybrat,Pegunungan Arfak,Kaimana dan Kabupaten Fakfak yang dilakukan pada bulan Juni 2021 lalu

“Sedangkan untuk Kabupaten Sorong Selatan,karena tidak ada kesepakatan maka diserahkan kepada Gubernur Papua Barat untuk memutuskan.Dan Puji Tuhan,pada tanggal 4 Agustus 2021,Gubernur telah mengeluarkan surat nomor 100/1519/GUB PB untuk menetapkan batas daerah antara Kabupaten Teluk Bintuni dan Sorong Selatan,”ujar Rheinhard Maniagasi.

Lebih lanjut dijelaskan Rheinhard Maniagasi,dari 8 segmen batas daerah yang sudah ada Permendagrinya adalah, Teluk Bintuni dan Kabupaten Tambrauw Permendagri nomor 87 tahun 2018,Teluk Bintuni dan Teluk Wondama Permendagrinya Nomor 128 tahun 2018 serta Teluk Bintuni dan Kab Manokwari Selatan dengan Permendagri Nomor 107 tahun 2019.

Sedangkan lima segmen batas daerah lainya, draf Permendagrinya sudah dikoreksi Bersama sama dengan lima kabupaten lainya,sehingga saat ini hanya tinggal menungu proses pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

Untuk itu kata Rheinhard,segmen batas daerah antara delapan kabupaten sudah selesai,tinggal menungu pengesahan Permendagri untuk lima segmen yang belum,sehingga nantinya akan menjadi dasar hukum agar kita mengelola peta administrasi,”kata Rheinhard Maniagasi

Lanjut Rheinhard lagi bahwa,penyelesaian batas daerah sangat penting karena untuk menetapkan peta administrasi di Kabupaten Teluk Bintuni,terlebih dulu menyelesaikan segmen batas dengan 8 kabupaten lain,setelah itu baru ditetapkan peraturan Bupati tentang peta administrative di Kabupaten Teluk Bintuni.

Jadi,atas dasar peta yang sudah ditetapkan lewat Perbup,maka selanjutnya lagi diterbitkan lagi peta batas antara Distrik dan kampung.Karena berdasarkan Undang Undang tentang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 ,salah satu hal penting untuk perencanaan pembangunan di kabupaten Teluk Bintuni yaitu,penyusunan RT RW yang mewajibkan batas daerah dengan kabupaten tetangga harus selesai,sehingga rencana tata ruang dan wilayah bisa di proses di Kementerian.Dan itu juga menjadi urusan Bersama dengan teman-teman di Bapelitbangda untuk selesaikan batas daerah agar penyusunan RT RW tidak terkendala.

“Sekali lagi,manfaat dari batas daerah sangat penting,karena terkait pelayanan public yang dilakukan oleh pemeirntah,sehingga perlu ada batas wilayah yang jelas.Berikut lagi terkait pengelolaan Kawasan industri,maka perlu ada penegasan batas wilayah sehingga pembangunan kawasan bisa terlaksana.Dan tidak kalah pentingnya juga bahwa,dengan terbitnya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja,maka penyusunan RT RW Kabupaten/Kota dan Provinsi mengacu pada batas administrasi(batas daerah-red)yang sudah ditetapkan

Kesuksesan ini merupakan Kerjasama dari semua pihak terutama perhatian dari Bupati KabupatenTeluk Bintuni dan OPD terkait yang tergabung dalam tim penegasan Batas Daerah.Dan hanya dalam tiga tahun(2018,2019 dan 2021) pemkab Teluk Bintuni berhasil menyelesaikan penegasan batas daerah,sehingga ini merupakan sebuah kerjasama yang baik.Apalagi Kabupaten Teluk Bintuni memiliki segmen batas daerah terbanyak di Papua Barat,namun di tengah Covid-19 bisa terselesaikan.

Saya berharap,dengan diselesaikanya Batas Daerah ini,Organisasi Perangkat Daerah(OPD) di Kabupaten Teluk Bintuni sudah bisa melakukan pelayanan administrasi dan pelayanan publik.Dengan begitu,perhatian pembangunan di wilayah perbatasan menjadi salah satu focus kita Bersama,karena kampung kampung yang berada di Batas Daerah merupakan teras kabupaten/kota,”harap Rheinhard Maniagasi(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *