Bupati Terpilih Ir.Petrus Kasihiw.MT dan Kuasa Hukum Saat Mengikuti Sidang Secara di MK Secara Vicon

Putusan MK Final dan Mengikat,Semua Pihak Harus Bisa Ikhlas

Bagikan berita ini

Bintuni,SorotPapua.net – Mahkama Konstitusi(MK)merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi yaitu pasal 24C ayat(1)UUD NRI 1945 sebagai lembaga yang berwewenang menguji kontitusionalitas suatu norma yang ada di dalam UUD terhadap norma yang ada di NRI 1945 dengan putusan yang bersifat final and binding

MK merupakan lembaga yang ditugaskan konstitusi untuk menjaga agar seluruh undang undang yang ada berjalan secara konstitusi atau dalam bahasa lain,MK disebut sebagai the guardian of constitusion(penjaga konstitusi). Sehingga dengan kewenangan tersebut,seluruh putusan MK terkait norma norma yang di uji harus dipatuhi dan dijalankan.

Bupati terpilih Kabupaten Teluk Bintuni,Ir.Petrus Kasihiw,MT kepada media ini,Kamis(8/4/2021)menegaskan,MK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi,sehingga apa yang telah diputuskan final dan mengikat.

Untuk itu,saya minta masyarakat Teluk Bintuni jangan mendengar isu isu murahan yang sengaja dihembuskan oleh oknum oknum diluar sana.

“Yaa mana mungkin orang yang sudah kalah dalam Pilkada mau dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati.Kan semua proses telah dijalankan,baik itu putusan KPU dan MK memenangkan PMK2 sehingga jangan memberikan pembodohan politik kepada masyarakat,”tegas Petrus Kasihiw

Lebih lanjut ditegskan,Pit Matret belum dilantik karena priode pertama kami belum berakhir,dan masa periode pertama berakhir tanggal 17 Juni 2021.Sehingga  pelantikanya akan diagendakan bersamaan dengan beberapa kabupaten lainya di Papua Barat yang juga belum dilantik.

Untuk itu sekali lagi,KPU dan MK sudah memtutuskan PMK2 sebagai pemenang dan semua pihak harus menghormati itu.Mari berikan pemahaman politik dan hukum yang baik kepada masyarakat kita,”pungkas Petrus Kasihiw(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *