Zainudin Patta,SH : Sebelum Jalankan Usaha Peternakan,Harus Memiliki Izin Terlebih Dulu

Bagikan berita ini

Bintuni,SorotPapua.net – Beberapa hari ini media gencar memberitakan pencemaran lingkungan dari kotoran sapi dari salah satu usaha peternakan di areal Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Tamu Negara.

Usaha peternakan tersebut belum memiliki izin usaha.Hal ini juga dibenarkan oleh Koordinator Peternakan Sapi,Yono seperti dimuat di media online SorotPapua.net edisi,Jumat(13/3/2021).

Meneger Advokasi Bantuan Hukum YLBH Sisar Matiti,Zainudin Patta,SH saat diminta tanggapanya terkait hal ini menegaskan,”apabila seseorang ingin membuka usahanya baik itu peternakan,harus memilki izin terlebih dulu

“Harus ada izin dulu baru jalankan kegiatan usaha ternaknya. Jangan kegiatan usahanya sudah berjalan bru urus izinnya belakangan,”

Jangankan usaha perternakan yang berskala menengah, asap penjual sate yang mengganggu warga saja bisa digugat,”ujar Zainudin Patta yang juga salah satu Advocad muda Bintuni ini

Lanjut Zainudin Patta,usaha peternakan yang potensinya dapat membahayakan lingkungan warga sekitar, dikelompokkan sebagai usaha gangguan, sehingga wajib memenuhi izin usaha gangguan. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Nah, Izin Gangguan diatur di dalam Peraturan Daerah, sehingga kewenangan menentukan peraturan Izin Gangguan ada pada daerah masing-masing.

Selain ketentuan soal izin gangguan,ditegaskan Zainudin Patta,berdasarkan Pasal 60 ayat (1) UU Peternakan, setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner kepada pemerintah daerah provinsi.

Jadi kalau melihat usaha beberapa pemegang saham usaha peternakan di areal rumdin Wakil Bupati ini faktanya tidak memiliki izin usaha. Maka pemerintah melalui Dinas terkait harus mengambil upaya penindakan terkait usaha perternakan tersebut.

Dari laporan yang diterima oleh masyarakat sekitar yang terkena dampak langsung tentunya mempunyai hak untuk melakukan upaya hukum karena timbul masalah kesehatan dengan adanya peternakan tersebut bisa juga melalui gugatan perdata ke pengadilan negeri sesuai Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap pelaku usaha peternakan tersebut.

Izin usaha yang telah memiliki izin saja ketika menimbulkan kerugian dapat digugat secara perdata. Apalagi ini yang belum ada izinnya sama sekali,”tutup Zainudin Patta(pw)

Maneger YLBH Sisar Matiti,Zainudin Patta,SH
Maneger YLBH Sisar Matiti,Zainudin Patta,SH

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *