Tolak Pengaduan Pengadu,DKPP Rehabilitasi Nama Baik Ketua dan Anggota KPU Bintuni

Bagikan berita ini

Jakarta,SorotPapua.net – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum(DKPP) pada tanggal 24 Februari 2021 lalu menyelenggarakan sidang pembacaan putusan perkara dugaan pelanggaran kode etik KPU Kabupaten Teluk Bintuni.Dalam sidang kode etik tersebut,DKPP menolak pengaduan pengadu seluruhnya.Merehabilitas ke-5 Komisioner KPU.

Sidang Pembacaan Putusan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) Kab. Teluk Bintuni perkara No. 195-PKE-DKPP/XII/2020 dilakukan secara daring dipimpin oleh Prof. Muhammad (Ketua Majelis/Ketua DKPP) yang dihadiri sekitar 10 orang.Diantaranya,Alfitra Salam(Anggota Majelis, Teguh Prasetyo(Anggota Majelis.Didi Supriyanto(Anggota Majelis),Ida Budianti(Anggota Majelis dan Pramono Tantowi(Anggota Majelis)

Pembacaan putusan perkara No. 195-PKE-DKPP/XII/2020, oleh Didi Supriyanto dan Ida Budianti, sbb: Pengadu :1.Abdul Rajab Sabarudin (Kuasa Pengadu,2. Ramli (Pengadu/ Sekretaris DPD Golkar Kab. Teluk Bintuni)

Sedangkan Teradu yaitu,Heri Arius E. Salamahu (Ketua KPU Teluk Bintuni/Divisi Logistik).2 .Eko Prio Utomo (Komisioner KPU Teluk Bintuni/Divisi Teknis Penyelenggara .3 ,Regina Baransano (Komisioner KPU Teluk Bintuni.4, Lukman Hasan (Komisioner KPU Divisi SDM) dan Didimus Kambia (Komisioner KPU Divisi Hukum)

Sehingga berkenaan dengan pokok aduan terungkap fakta bahwa sebelum penetapan DPT telah dilakukan uji publik dengan pengeras suara dan membuka ruang masukan dari masyarakat namun tidak ada masukan maupun keberatan dari masyarakat dan Paslon, demikian juga  Bawaslu tidak memberikan rekomendasi.

Selanjutnya pada 16 Oktober 2020 para teradu melakukan rapat pleno rekapitulasi penetapan DPT yang juga dihadiri Bawaslu, Tim Paslon 01, 02, pejabat Dukcapil, PPD 24 Distrik dan ditetapkan 45.807 pemilih. Selanjutnya pada 23 Oktober 2020 para teradu memberikan salinan kepada Paslon dan Bawaslu.

DKPP menilai tindakan teradu dalam penetapan DPT telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun DPT dengan format excel baru diserahkan pada 23 Oktober 2020 DKPP mengingatkan agar pelayanan dilakukan lebih baik lagi. Dengan demikian dalil aduan pengadu angka 4.1.1 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berkenaan dengan pokok aduan angka 4.1.2, permasalahan validitas DPT, sebelumnya telah dilaporkan pengadu kepada Bawaslu tanggal 13 November 2020. Selanjutnya Bawaslu menerbitkan surat rekomendasi tentang dugaan penerusan pelanggaran administrasi pemilihan yang sudah ditindaklanjuti oleh teradu, yang substansi nya meminta PPD dan PPS melakukan verifikasi faktual terhadap 1658 pemilih yang diduga tidak memenuhi syarat. Selanjutnya ditindaklanjuti teradu dengan mencoret pemilih ganda, meninggal dunia dan pindah memilih pada formulir A3 dengan jumlah total 808 pemilih dengan berita acara tertanggal 6 Desember 2020. Selain itu KPPS diperintahkan tidak membagikan undangan memilih/ formulir model C. Sedangkan surat suara tetap didistribusikan sesuai jumlah pemilih dan cadangannya.

DKPP menilai tindakan teradu melaksanakan rekomendasi Bawaslu Teluk Bintuni tersebut dibenarkan menurut hukum dan etika. Dengan demikian dalil aduan pengadu angka 4.1.2 tidak terbukti dan jawaban para teradu meyakinkan DKPP. Para Teradu tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Menimbang dalil pengadu selebihnya, DKPP menilai tidak relevan untuk mempertimbangkan.

Kesimpulan: berdasarkan atas fakta persidangan diatas, mendengar keterangan saksi, pihak terkait dan pemeriksaan,  DKPP menyimpulkan:((1) DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu.(2) Pengadu memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan a quo.(3) Teradu 1, Teradu 2, Teradu 3, Teradu 4 dan Teradu 5 tidak terbukti melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, memutuskan:((1) Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya.(2) Merehabilitasi nama baik Teradu 1 Heri Arius E. Salamahu selaku Ketua KPU Teluk Bintuni, Teradu 2 Didimus Kambia Teradu 3 Regina Baransano, Teradu 4 Eko Prio Utomo, Teradu 5 Lukman Hasan masing masing selaku anggota KPU Kab Teluk Bintuni.(3) Memerintahkan KPU Kab Teluk Bintuni untuk melaksanakan keputusan ini paling lama 7  hari sejak putusan dibacakan.(4) Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Catatan : Berdasarkan hasil pemeriksaan perkara No. 195-PKE-DKPP/XII/2020 DKPP menilai bahwa KPU Teluk Bintuni telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terbukti melakukan pelanggaran atas aduan yang diajukan.

Selanjutnya KPU Kab. Teluk Bintuni dan Bawaslu Kab Teluk Bintuni masih menunggu putusan atas dugaan pelanggaran kode etik lainnya dalam perkara nomor 39-PKE-DKPP/I/2021 yang baru diselenggarakan sidang pemeriksaannya pada 22 Februari 2021 dan masih dalam tahap pemeriksaan oleh DKPP(…)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *