Bawaslu Bintuni Sebut,Laporan Tentang Pergantian Pejabat Tidak Memenuhi Unsur

Bagikan berita ini

Jakarta,SorotPapua.net – Sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Teluk Bintuni dengan Nomor Perkara No.95/PHP-BUP/XIX/2021 di Panel 3 kembali digelar,Rabu(3/2/2021).

Pada sidang lanjutan tersebut,Hakim MK Arif Hidayat memimpin persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban termohon KPU,dan Bawaslu serta PMK2 sebagai pihak terkait.

Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni,Daniel Balubun,S.H dihadapan Hakim MK menerangkan, berkaitan dengan Petahana melakukan pergantian dalam tengak waktu 6 bulan sebelum penetapan calon yang dilaporkan K Refideso dan laporan tersebut telah dilimpahkan ke Gakumdu Teluk Bintuni.

Setelah dilimpahkan ke Gakumdu,pihaknya melakukan verifikasi data dan pelapor serta saksi dan alat bukti yang diajukan pelapor dan berpedoman pada pasal 71 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 dan surat edaran Kemendagri No 271.Maka berdasarkan pembahasan dan penyidikan Gakumdu,laporan tersebut tidak memenuhi unsur unsur.

“Laporan tersebut tidak memenuhi unsur seperti yang diatur dalam pasal 71 ayat (2).Itu merupakan kesimpulan Bawaslu dalam laporan tentang pergantian pejabat oleh Bupati,”tutup Daniel.

Tim Hukum PMK2,Rahmat Taufit dan Decky Loupaty Saat Sidang di MK
Tim Hukum PMK2,Rahmat Taufit dan Decky Loupaty Saat Sidang di MK

Hal senada juga ditegaskan Tim Hukum PMK2,Rahmat Taufit,S.H,menurtnya,pergantian bendahara oleh Bupati/Walikota dalam masa pemilihan kepala daerah merupakan kewenangan Bupati/Walikota dan sah serta tidak melanggar peraturan per-undang undangan.

Sehingga demikian, dalil pemohon tidak benar dan tidak terbukti menurut hukum,”ujar Rahmat Taufit(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *