Dalil TSM Yang Diajukan AYO di MK Bakal Dianulir,Ini Penjelasan Lengkap Kemendagri

Bagikan berita ini

Jakarta,SorotPapua.net – Dalil terstruktur,sistim dan massif pada pemilihan Bupati Teluk Bintuni tahun 2020 yang diajukan oleh pemohon nomor urut 1,Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy bakal dianulir oleh Mahkama Konstitusi.

Dalam sidang sebelumnya pemohon mempermasalahkan Petrus Kasihiw dan Matret Kokop(Petahana)menunjuk penatausahaan/pengelola keuangan seharusnya mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.Karena menurut mereka,langkah yang diambil oleh Petahana sebagai bentuk TSM dalam memenangkan sang petahana.

Untuk menjawab dalil tersebut,inilah penjelasan Kementerian Dalam Negeri sudah membalasa surat Paslon Nomor Urut 1 melalui Gubernur Papua Barat.

Dalam surat tersebut,Kemendagri mengaskan,”dalam penempatan pejabat yang diberikan wewenang untuk melakukan penatausahaan atau pengelolaan keuangan yang dilakukan Petrus Kasihiw(Petahana)tidak perlu lagi mendapatkan izin dari Kemendagri.

Maka,dalam hal penempatan pejabata yang diberikan wewenang untuk melakukan penatausahaan ataupengelola keuangan yang dilakukan Ir.Petrus Kasihiw tidak termasuk pergantian yang harus mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 71 ayat (2)UU Nomor 10 tahun 2016.

Surat balasan yang dikeluarkan oleh Kemendagri ini ditegaskan oleh melalui Dirjen Otonomi Daerah Drs Akmal ,M.Si yang dituangkan dalam surat nomor 821.29/700/OTDA tanggal 2 Februari 2021 yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat.

Surat balasan dari Kementerian Dalam Negeri ini bakal menjadi alat bukti tim hukum PMK2 pada sidang lanjutan di panel 3,Rabu(3/2)(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *