Prof Sugiarto : Pergantian Pejabat Dilingkup Pemkab Bintuni oleh Bupati Tidak Menyalahi Aturan

Bagikan berita ini

Jakarta,SorotPapua.net – Mahkama Konstitusi resmi mengelar sidang pendahuluan perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni nomor 95/PHP-BUP-XIX/2021 diruang panel 3 MK di Jakarta,Rabu(27/1/2021).

Sidang perdana tersebut dipimpin Hakim Mahkama Konstitusi Arif Hidayat.Agenda sidang perdana adalah pembacaan permohonan oleh pemohon yakni,pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 Ali Ibrahim Bauw dan Yohanis Manibuy.

Dalam sidang perdana ini,Hakim MK juga menetapkan permohonan paslon Ir.Petrus Kasihiw dan Matret Kokop sebagai pihak terkait dalam perkara pilkada tersebut.

Dan dalam pembcaan permohonan oleh pemohon,kuasa hukum mempersoalkan pergantian beberapa pejabat ASN dilingkup pemkab Teluk Bintuni oleh Ir.Petrus Kasihiw sebagai calon petahana.

Menurut Heru Widodo,pergantian pejabat tersebut sudah melanggar aturan dan tahapan pilkada yang tengah berlangsung.

Menanggapi keberatan yang disampaikan oleh pemohon,Guru Besar Hukum Tata Negara dan OTDA Institut Agama Islam Negeri(AIAN)Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr H Sugiarto menegaskan,”pergantian pranata keuangan merupakan hak Kepala Daerah tidak perlu ada ijin dari Kementerian Dalam Negeri.

Karena menurutnya,seorang petahana yang mencalonkan diri menjadi kepala daerah dan masih menjabat masih memiliki hak,aturanya seperti begitu.Yang di sebut pejabat adalah di dalam UU Nomor 5 tahun 2014 dan Perpres nomor 11 tahun 2017 adalah jabatan mudah,madya dan pratama dan itu harus melalui seleksi dan open biding,”kata Prof Sugiarto

Nah, yang dilakukan oleh Bupati Bintuni adalah sebagai pranata keuangan dan bendahara bendahara dilingkup OPD sehingga tidak perlu mendapatkan ijin dari Kemendagri atau Gubernur.Sehingga sekali lagi tidak menyalahi aturan karena Bupati memeliki kewenangan penuh.

Ditambahkan,kalaupun itu menjadi pelanggaran bukan menjadi suatu tahapan karena kewenanganya ada di Bawaslu dan PTUN bukan Mahkama Konstitusi,”pungkas Prof Sugiarto(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *