Tim Hukum PMK2 Siap Membantah Dalil Dalil Pemohon di Sidang Lanjutan

Bagikan berita ini

Jakarta,SorotPapua.net – Guru Besar Hukum Tata Negara dan OTDA Institut Agama Islam Negeri(AIAN)Syekh Nurjati Cirebon, Prof Dr H Sugiarto menilai apa yang disampaikan oleh pemohon dalam register nomor 95 dihadapan Mahkama Konstitusi merupakan haknya pemohon.

“Itu haknya pemohon,tapi pada prinsipnya sebagai tim pihak termohon dan terkait akan mempersiapkan semuanya untuk menyampaikan pada sidang lanjutan tanggal 3 Pebruari 2021 mendatang ,”.

Menurutnya,apa yang sudah disampaikan oleh pemohon dihadapan hakim MK merupakan haknya pemohon yang tidak bisa di gangu dan diabaikan saja karena sekali lagi itu haknya mereka,”ujar Prof Sugiarto

Prof Dr Sugiarto
Prof Dr Sugiarto

Lanjut Prof Sugiarto, secara regulasi hukum,semua tahapan tahapan baik itu menyangkut ASN itu regulasinya tersendiri termasuk TPS yang disebut sebagai pelanggaran dan itu merupakan kewenangan Bawaslu.Sehingga masalah di proses atau tidak itu kewenanganya Bawaslu bukan Mahkama Konstitusi.

Dan d dalam UU Nomor 24 tahun 2003 merupakan kewenangan Mahkama Konstitusi untuk memeriksa dan memutus tentang gugatan nomor 95 tersebut.Sehingga apa yang telah disampaikan pemohon merupakan haknya mereka,”kita santai saja,”tutup Prof Sugiarto(pw)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *