Registrasi Permohonan Awal Sengketa,Bukan Perkara Telah Diperiksa dan Dimenangkan

Bagikan berita ini

Jakarta,SorotPapua.net – Registrasi permohonan yang sudah dilakukan di Mahkama Konstitusi(MK) merupakan awal dari sengketa pemilihan kepala daerah(pilkada)

Jadi,ketika permohonan sengketa telah didaftarkan di MK bulan Desember 2020 lalu,MK selanjutnya memberikan waktu bagi pemohon untuk memperbaiki permohonan.

Hal ini ditegaskan Guru Besar Hukum Tata Negara dan OTDA Institut Agama Islam Negeri(IAIAN)Syekh Nurjati Cirebon,Prof,Dr.H E.Sugianto,SH,MH kepada pers di Jakarta,Selasa(19/1/2021)

Lebih lanjut menurut Prof Sugianto,132 perkara sengketa pilkada telah diregister oleh MK pada tanggal 18/1/2121. Sehingga dengan diregistrasinya permohonan sengketa tersebut, maka MK akan mulai melakukan agenda pemeriksaan pendahuluan  tanggal 26 Januari 2021.

Nah,registrasi perkara di MK bukan merupakan tahapan pemeriksaan atau pengujian oleh MK.Kalau diregister permohonan itu tandanya resmi terdaftar.Sehingga belum ada pemeriksaan pokok sengketa, apalagi menang.

“Belum ada perkara yang diperiksa oleh MK, apalagi Mahkama Konstitusi telah memenangkan. Yang benar adalah MK akan melakukan pemeriksaan pendahuluan,yakni pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi, apabila permohonan yang diperiksa tidak masuk syarat, maka diputuskan melalui putusan sela atau dissmisal itu,”kata Prof Sugianto

“Sehingga saya menyayangkan mis-informasi yang diterima oleh beberapa pihak yang mengartikan bahwa, dengan diregistrasinya sebuah permohonan, maka perkara itu sudah diperiksa dan dimenangkan.

Bagaimana menang,perkaranya saja belum diperiksa. Nanti pemeriksaan pendahuluan itu saja masih diperiksa.Jadi, belum masuk pada pokok perkara,pemeriksaan syarat-syarat formil serta kejelasan materi,pungkas Prof Sugianto(..)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *