Tim Hukum PMK2 Meyakini MK Pertimbangkan Pasal 158 UU Pilkada

Bagikan berita ini

Jakarta,SorotPapua.net-Untuk mempertahankan kemenangan paslon nomor urut 2,Petrus Kasihiw dan Matret Kokop yang di gugat di Mahkama Konstitusi(MK),Tim hukum telah mempersiapkan dan mematangkanya dengan melakukan pertemuan pertemuan dan pembahasan sejak dua Minggu lalu.

“Tentu dalam pertemuan pertemuan tersebut kami mempelajari perbaikan perbaikan yang diajukan oleh pemohon (AYO-red),”tegas Sekretaris DPP BAHU Nasional Demokrat(NasDem),Reginaldo Sultan,SH.MM kepada SorotPapua.net di Jakarta,Jumat(15/1/2021).

Lanjut Reginaldo Sultan,tentu dalam perbaikan perbaikan tersebut,ada poin poin yang akan disikapi nantinya.Dan Tim Hukum juga sudah menyiapkan permohonan sebagai pihak terkait yang akan diajukan pada tanggal 19 Januari 2021 mendatang.Untuk itu,kami berharap MK menerimanya,karena dari beberapa dalil di arahkan ke KPU sebagai termohon,tetapi ada juga beberapa dalil yang kami melihat mengarah ke PMK2 yang tidak berdasar.

Yang jelas,beberapa dalil yang dituduhkan ke PMK2 harus dibantah dan diluruskan terkait dengan fakta fakta sebenarnya.Apalagi selisih suara  setelah kami pelajari dan itu diluar dari syarat fisik, maka kami berharap MK konsisten pada norma pasal 158 UU Pilkada,”terang Reginaldo Sutan

Berikut lagi menurutnya,ini bukan pertandingan ulang karena situasi dulu(2015) dan sekarang berbeda.Apalagi tim hukum sudah mendengar langsung dari Paslon PMK2 yang juga patahana bahwa,mereka tidak mengunakan kewenangan sebagai patahana untuk memenangkan pilkada 9 Desember lalu,dan ini bisa terferifikasi juga dari tim sukses dan tim hukum yang selama ini mendampingi.

Dan berikut juga,kalau seandainya PMK2 mengunakan kewenangan sebagai patahana,tentu kemengan akan jauh lebih besar.Jadi, menurut kami ini merupakan kompetisi yang murni,dimana dipilih dan terpilih oleh masyarakat dalam pilkada lalu.

Selain itu menurut Reginaldo Sultan,pihaknya sudah menyiapkan hal hal yang bersifat administrasi,baik dari surat kuasa,alat alat bukti secara paralel.Dan tentu sesuai dengan pokok permohonan sehingga dalam sidang pertama nanti dapat ditetapkan oleh MK.”Jadi pada prinsipnya kami siap”.

Ditambahkan,kalau dilihat dari aturan MK,hasil suara 2 persen lebih ini pasti ditolak.Namun,kalau tetap masuk dalam pembuktian akhir,kami mohon MK dapat mempertimbangkan ambang batas yang diperintahkan UU,”pungkas Reginaldo Sultan.

Sementara itu,salah satu tim hukum PMK2,Rahmat Taufit,S.H menegaskan,”terkait pasal 158, memang menjadi acuan ketika peserta pilkada mengugat di MK,dan dalam pilkada pilkada sebelumnya pasal 158 ini tidak bisa dikesampingkan.

Sehingga tim hukum sangat yakin Hakim Mahkama Konstitusi(MK)akan mempertimbangkan pasal 158 tersebut,”kata M Taufit(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *