Sanksi Tegas Menanti Anggota DPRD dan Kader Golkar Yang Tidak Mendukung PMK2  

Bagikan berita ini

Bintuni,SorotPapua.net – Pemegang Mandat DPP Partai Golkar, Derek Loupatty,SH menegaska, sesuai Penegasan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR Airlangga Hartarto  bahwa, Partai GOLKAR akan bertindak tegas jika ada Pimpinan DPRD, Fraksi ataupun kader di daerah yang mendukung Pasangan Calon lain yang bukan dicalonkan oleh Partai GOLKAR, termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni.

Penegasan Ketua Umum DPP Partai GOLKAR adalah sikap Partai GOLKAR dengan alasan Konstitusi internal Partai GOLKAR, yaitu Keputusan Munas -X Tahun 2019,AD/ART, PO 15  Penegakan Disiplin dan Juklak Nomor 3 yang berkaitan dengan  Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai GOLKAR.

Untuk itu, Kader Partai GOLKAR di Kabupaten Teluk Bintuni harus taat azas dan wajib mendukung serta memenangkan  Pasangan Calon Bupati Ir. Petrus Kasihiw,MT dan Calon Wakil Bupati Matret Kokop,SH ( PMK2) dari Partai GOLKAR.

“Kami Pemegang Mandat DPP Partai GOLKAR di Kabupaten Teluk Bintuni  akan memberikan sangsi Partai GOLKAR bagi kader yang tidak taat azas termasuk Pimpinan dan Anggota Fraksi Partai GOLKAR di DPRD Kabupaten Bintuni seperti yang ditegaskan Ketua Umum Partai GOLKAR,”tegas Derek Loupaty lewat siaran persnya yang diterima media ini, Kamis(24/9/2020)

Lebih lanjut ditegaskan, sebelum penetapan Pasangan Calon sangsi partai   belum  dilaksanakan karena menunggu proses penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni, yang sudah kita terima hasilnya tanggal 23 September 2020.

Untuk Sdr.  YM  Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Teluk Bintuni , setelah ditetapkan KPU sudah bukan lagi Kader dan Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Teluk Bintuni.  Tanpa harus menunggu yang bersangkutan mengundurkan diri , dengan sendirinya keanggotaan dan haknya sebagai anggota dan kader  tidak berlaku karena  telah melawan perintah Partai Golkar karena  mencalonkan diri dari Partai lain. Tetapi bagi Anggota dan Kader yang lain tetap akan diproses sesuai mekanisme apabila tetap tidak mendukung Keputusan Partai GOLKAR dan menjadi Tim Pemenangan Calon Partai lain.

Aturan Partai GOLKAR sangat  jelas ,  ada Larangan dan Sangsi dalam  Juklak 03 Tentang Penetapan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota dari Partai GOLKAR Tahun 2020. Misalnya di Pasal 98 Ayat ( 2) menegaskan : setiap Anggota dan Pengurus Partai Golkar disemua tingkatan organisasi partai ( DPP, DPD provinsi, DPD Kabupaten/Kota, Pimpinan Kecamatan, Pimpinan Desa/Kelurahan ) termasuk Pimpinan Ormas Pendiri, Didirikan dan Sayap , Badan dan Lembaga disemua tingkatan , Pimpinan dan Anggota Fraksi PG disemua tingkatan badan perwakilan dilarang :  Mencalonkan diri dari Partai Politik Lain, Menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Lain selain yang ditetapkan Partai Golkar , Terlibat secara lansung atau tidak lansung dalam proses pemenangan pasangan calon lain selain yang diusulkan Partai Golkar dan sangsinya  diatur dalam  Pasal 98 Ayat (3) yang menyatakan  pelanggaran terhadap  Pasal 98 Ayat (2)  akan dikenakan sangsi sesuai AD/ART, Peraturan Organisasi dan /atau Proses Hukum.

Dijelaskan Loupatty bahwa, sangsi berdasarkan Anggaran Rumah Tanggal Partai GOLKAR Hasil Munas – X Tahun 2019 berupa Pemberhentian Anggota dan Kader Partai GOLKAR , yang dimuat  Anggaran Rumah Tangga Pasal 6 dan Pasal 9 menyebutkan ;  Anggota dan Kader berhenti karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri, diberhentikan atau meninggal dunia. Salah satu alasan  anggota atau kader diberhentikan adalah melakukan tindakan dan perbuatan yang bertentangan dengan keputusan dan kebijakan partai.

Pada Peraturan Organisasi yaitu PO  15 Tentang Penegakan Dislipin Partai Golkar tahun 2016 , Pasal 2  Pelanggaran Disiplin Organisasi, pada Ayat 3  menyebutkan  dengan itikat tidak baik dan terbukti telah;  melanggar keputusan atau kebijakan yang telah diputuskan oleh Pimpinan Partai diatasnya,  Ayat (4) dengan sengaja tidak melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan dan /atau ditetapkan Dewan Pimpinan Partai diatasnya, Ayat (5) mencalonkan diri dan /atau dicalonkan dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah melalui Partai Lain, Ayat ( 6) terlibat secara lansung atau tidak lansung dalam kampanye Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Partai lain, kata Derek Loupatty, SH Wakil Sekjen DPP Partai GOLKAR.

Apa bentuk sangsi bagi yang Anggota dan Kader yang melanggar  Disiplin Organisasi  (  PO 15) ? Pada  Pasal 11 Ayat (1) yaitu : Diberhentikan Sebagai Pengurus, Dipecat  Sebagai Anggota, Diberhentikan dari Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Pembekuan sementara Kepengurusan Dewan Pimpinan/Pimpinan Partai; dan Pembekuan Kepengurusan Dewan PimpinanDewan Pimpinan ?Pimpinan Partai, kata Derek Loupatty, SH yang juga Koordinator Alumni BAKUMHAM GOLKAR.

Faktanya adalah DPP Partai GOLKAR telah mengambilalih Pendaftaran  Pasangan Calon  dari Partai GOLKAR di KPU Teluk Bintuni dari  DPD Partai GOLKAR Kabupaten Teluk Bintuni,  karena Ketua DPD Partai GOLKAR Kabupaten Teluk Bintuni  mencalonkan diri dari partai lain dan telah  ditetapkan  KPU  Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 6 September 2020. Ini peringatan tegas  bagi   kader-kader Partai Golkar yang tidak taat asas dan menentang Keputusan DPP Partai GOLKAR

Apabila  ada Kader dan Anggota Fraksi DPRD Kabupaten Teluk Bintuni masih  tetap menjadi Tim Sukses  Calon Partai lain dan tidak bersedia bergabung dan mendukung Calon Kepala Daerah PMK2 yang diusung oleh Partai GOLKAR akan mendapatkan sangsi yang sama.

Bila  itu berlaku  berarti, keinginan  kader  untuk  duduk di bangku cadangan sebagaimana kata Ketua Umum DPP Partai GOLKAR . Diasumsikan seperti pemain sepak bola,   kalau kartu kuning atau terkilir  ya  bisa masuk lagi bermain, tapi kalau kena kartu merah atau sangsi  pemberhentian dari PSSI atau   VIVA  bisa  gantung  sepatu, sama halnya di Partai GOLKAR kalau diberi sangsi  yang salah adalah  kader itu sendiri karena  tidak taat azas, kata Loupatty.

Sementara,Pemegang Mandat DPP Partai Golkar lainya Herman Hayon mengatakan,Partai GOLKAR mengucapkan terimakasih kepada  pihak  KPU, BAWASLU dan Aparat Keamanan Kabupaten Teluk Bintuni  dan pihak terkait lainnya,  serta  ucapan selamat kepada   Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati  Ir. Petrus Kasihiw,MT  dan   Matret Kokop,SH ( PMK2)  Kabupaten Teluk Bintuni Periode 2020-2025  yang telah di tetapkan oleh KPU Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 23 September 2020 dengan Keputusan  Nomor : 115/HK.03.1-Kpt/926/KPU-Kab/IX/2020 dengan Nomor Urut :………. Ucapan yang sama  kepada kepada Pengurus ,  Kader dan Simpatisan   Partai Koalisi ( NASDEM,GOLKAR  PDIP DAN DEMOKRAT) pengusung PMK2    serta Partai Pendukung lainnya

“Menurut Herman, Kantor Sekretariat DPD Partai GOLKAR yang lama  telah diambil alih pemiliknya dan  telah diturunkan Papan Nama  Partai GOLKAR  karena milik Ketua DPD  berdasarkan informasi yang berkembang di Kabupaten  Bintuni. Gedung Sekretariat tersebut  masih atas nama pribadi  Kader Partai GOLKAR yang dipinjamkan bagi Sekretariat DPD Partai Golkar Kabupaten Teluk Bintuni selama ini.

Pengambilalihan  kantor dan penurunan papan nama  DPD Partai GOLKAR  Teluk Bintuni akibat sikap protes  kader Partai GOLKAR Teluk Bintuni  yang menolak Keptusan DPP Partai GOLKAR  menetapkan Pasangan Calon PMK2.

Kami sudah laporkan ke DPP Partai GOLKAR  termasuk kader-kader yang tidak mendukung  sejak Pendaftaran di KPU Bintuni tanggal 6 September 2020 dan  Penetapan  Pasangan Calon di KPU Teluk Bintuni tanggal 23 September 2020, diharapkan dengan penetapan ini semua kader GOLKAR taat asas, kata Herman Hayon Wakil Sekjen DPP Partai GOLKAR.

Herman juga menyampaikan pesan dan arahan  Ketua Umum DPP Partai GOLKAR  Bapak Airlangga Hartarto kepada seluruh Kader Partai GOLKAR di Teluk Bintuni  untuk wajib mentaati  Protokol Kesehatan  COVID- 19  dalam Tahapan  Kampanye PILKADA.

Setiap kader Wajib  Pakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak. Tidak boleh ada kampanye yang mengerahkan masa terkecuali yang ditetapkan dalam  PKPU.  Kader Partai GOLKAR diperintahkan untuk Kampanye dari rumah – kerumah , Virtual dan  lewat media social.

Bagi  Kader AMPG  telah di tetapkan sebagai Satgas  Covid-19 dalam kampanye Pilkada,  diminta untuk turut mengawasi dan terlibat aktif  dalam mengkampanyekan Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan  Covid-19 di Kabupaten Teluk Bintuni, termasuk memantau dan mengawasi jalannya kampanye PILKADA di Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditegaskan Ketua Umum, semua Kader Golkar  wajib terlibat aktif untuk  memenangkan Pasangan Calon PMK2, bersama Partai Koalisi pengusung dan pendukung lainnya . Partai GOLKAR Kabupaten Teluk Bintuni sementara Membentuk  Badan Pengamanan Suara Partai GOLKAR dan Tim Pemenangan PMK2  dan rekrutmen saksi untuk  bertugas di TPS, PPS dan PPK  pada tanggal 9 Desember 2020, kami tetap berkoordinasi dengan   Tim Kampanye Pasangan Calon, dan  termasuk menyapkan  data base  berbasis Tehknologi Informasi dan Kampanye Virtual atau On Line.

Untuk diketahui, Partai GOLKAR menetapkan target  kemenangan  60 %  PILKADA  Serentak Tahun 2020,   dan di  Papua Barat dari 9 Kabupaten yang PILKADA 2020  diharapkan Partai Golkar  dapat memenangkan 60 % dari 9 daerah Pilkada 2020 termasuk di Kabupaten Teluk Bintuni,     kata Herman Hayon Wakil Sekjen DPP Partai GOLKAR(…)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *