Pemkab Teluk Bintuni Didesak Bentuk Panitia Masyarakat Hukum Adat

Bagikan berita ini

Bintuni,SorotPapua.net- Perwakilan Tujuh komunitas masyarakat adat Marga mendesak Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni(Bupati red)membentuk panitia Masyarakat Hukum Adat.

“Desakan ini muncul saat kegiatan fasilitasi Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat” yang dilaksanakan pada Hari Rabu,26 Agustus 2020 bertempat di Aula Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Teluk Bintuni.

“Piter Masakoda Salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut mengatakan, “kami telah melakukan identifikasi sendiri tentang profil masyarakat hukum adat yang mencakup Sejarah asal usul marga, kelembagaan adat, tata aturan adat, demografi, wilayah adat, wilayah kelolah dan pemanfaatan tanah dan sumber daya alam marga,”

Mengapa kami melakukan ini karena adanya amanah Perda PPMHA Teluk Bintuni sehingga usulan ini bisa dibuat. Kami menyadari bahwa kalau kegiatan ini tidak dilakukan, maka mengancam anak cucu kita ke depannya sehingga penting kegiatan ini didorong.

Telah dibuat usulan dari perwakilan marga berupa profil masyarakat adat dan peta indikatif wilayah adat Marga dengan luasan 138.526 hektar. Usulan tersebut mencakup usulan dari perwakilan Marga Masakoda, Hindom, Pattiran, Aisnak, Isurkahmei, Isbeined dan Yec.

Harapannya Pemerintah Daerah segera membentuk Panitia dan turun lapangan untuk membantu pemetaan agar wilayah kami dapat diakui dan dilindungi oleh negara”harap Piter Masakoda

Hal yang sama juga disampaikan Yustina Ogoney SE mewakili Masyarakat Adat Ogoney dalam pertemuan tersebut.Menurutnya,“Proses pengakuan dan perlindungan ini penting didorong untuk menjalankan keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Hutan adat bukan lagi hutan negara melainkan dikembalikan kepada masyarakat adat.

“Komunitas MHA Marga ogoney telah memperoleh pengesahan dari Bupati melalui Surat Keputusan (SK) dan masih menunggu proses administrais penomoran dari bagian hukum,”ujar Ogoney

Namun ditambahakan, Birokrasi terlalu sulit sehingga proses penomoran tak kunjung selesai dan sudah kurang lebih satu bulan ini.

Chris Idorway yang juga sebagai narasumber yang pernah menginisiasi terbentuknya Perda PPMHA hingga ditetapkan di DPRD pada Tahun 2019 menyatakan bahwa kawasan ini cepat atau lambat menjadi perhatian dunia internasional, investasi akan semakin banyak masuk sehingga penting untuk mendorong pembentukan Panitia MHA.

Dulu, saya sebagai anggota DPRD telah berhasil mendorong ini dan Perda tersebut telah ditetapkan. Tahapan untuk mendapatkan SK Bupati kalau bisa kolektif dari MHA perwakilan marga dari tujuh suku.

Sementara menaggapi penyampaian Narasumber dan Masyarakat hukum adat pengusul, Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Robert Kemon SE mengucapkan terima kasih atas usulannya.

“Menyangkut panitia, kami minta tolong LSM bantu berkoordinasi dengan Sekretris Daerah untuk meminta petunjuk sehingga beliau(Plt Sekda) bisa fasilitasi pertemuan kita dengan Bupati untuk duduk bicara sama sama”.

Pembentukan Panitia Masyarakat Hukum Adat merupakan amanah dari Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Teluk Bintuni,”pungkas Robert Kemon

Tugas dan fungsi Panitia tersebut yaitu, melakukan verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat, 2. Kedua, Inventarisasi dan hasil verifkasi hasil pemetaan, dan ketiga,Fasilitasi pemetaan wilayah adat.

Dan selanjutnya ke empat adalah,. Fasilitasi penyelesaian sengketa serta terakhir Rekomendasi penetapan wilayah adat. Sedangkan komposisi panitia terdiri dari perwakilan Masyarakat Adat, Akademisi, Praktisi, LSM dan Organisasi Perangat Daerah.

Kegiatan ini kemudian ditutup dengan penyerahan secara simbolis usulan tujuh komunitas masyarakat adat marga kepada Perwakilan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup kemudian ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut berupa pembahasan susunan Panitia masyarakat hukum adat(….)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *