Bupati Teluk Bintuni Ingatkan CSCTS Sebagai Mitra Pemda Harus Lebih Bijak Mengambil Langkah

Bagikan berita ini

Bintuni,SorotPapua.net-Terkait 246 tenaga kerja yang di rumahkan dan 225 di PHK oleh CSCTS(Chiyoda Saipem Triparta SAE) mendapat tanggapan keras dari Bupati Teluk Bintuni,Ir.Petrus Kasihiw.MT

Ditegaskan Bupati, sebagai pemerintah daerah yang memiliki tugas menaungi seluruh tenaga kerja yang bekerja di sector migas dan perusahaan perusahaan lain bisa memahami kondisi dan situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Tetapi perusahaan juga harus terbuka, kalau ada rencana PHK, harus diberitahukan terlebih duluh jangan diam diam mem-PHK karyawan.

“Saya ingatkan CSCTS agar lebih bijak lagi mengambil langkah. Perlu sama sama membicarakan sebelum mengambil langkah PHK, walaupun itu menjadi kewenangan perusahaan, tapi minimal harus dibicarakan duluh agar tidak menimbulkan ekses ditengah masyarakat,”tegas Bupati

Lebih lanjut, dikatakan bupati, PHK memiliki konsekwensi yang merisaukan kita semua, namun alasan PHK harus jelas dan kualifikasi kualifikasi pekerjaan mana yang di PHK, kemudian setelah situasi membaik apakah mereka diterima kembali atau tidak, ini yang perlu dijelaskan semua.

Jangan sampai alasan Covid sehingga se-enaknya melakukan PHK. Ini merupakan usaha bersama agar tetap memberikan harapan bagi masyarakat untuk bisa bekerja. Sekali lagi CSCTS harus terbuka, berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja agar sama sama mencari solusi, jangan sampai sudah dilakukan PHK dan ada masalah baru sama sama ikut berbicara, seperti begitukan sudah terlambat.

Disisi lain, Bupati juga menegaskan ia sangat kecewa karena ada informasi bahwa, hasil kualifikasi pekerjaan dari Petrotekno tidak dipekerjakan sesuai dengan ke-ahlian mereka. Tindakan seperti itu sama saja dengan penodaan terhadap kebijakan yang sudah dilakukan oleh Pemda dan saya akan tegas dan akan laporkan ke Gubernur dan seterusnya.

Kalau mereka terima lulusan dari P2TIM sebagai magan, silahkan tapi jangan pekerjakan mereka bukan di keahlian mereka, hal hal begitu saya tidak setuju.

Kantor CSCTS juga kata Bupati, alamatnya dimana, orangnya seperti apa dan pihak CSCTS jarang berkoordinasi dengan Pemda.

Untuk itu, saya sudah perintahkan Pjs Kepala Dinas Tenaga Kerja untuk mengumpulkan semua data data lalu Pemda akan mengambil langka langkah,”tutup Bupati(Humas&Protokole

Sementara, Pjs Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Teluk Bintuni,Ir.I.B Putu Suratna.MM mengatakan, terkait dirumahkan dan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK)oleh BP tangguh yang dilaksanakan oleh CSCTS, pihaknya sudah mengundang CSCTS terkait data karyawan yang di PHK.

Namun menurut Putu Suratna, CSCTS tidak hadir karena alasan protocol kesehatan, sehingga diwakili oleh Habel Tanate.Dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan yakni akan ada komunikasi antara subkon subkon yang mempekerjakan tenaga kerja

“jadi ada dua alasan PHK, pertama menurut perusahaan kontrak habis dan pekerjaan dilapangan sudah hampir selesai. Tetapi seharusnya dikomunikasikan lebih awal, sehingga karyawan yang dirumahkan dan di PHK mengetahui hak hak mereka seperti apa,”

Hal ini kan tidak ada koordinasi yang baik antara CSCTS dan subkontor maka subkon tidak berani mengambil langkah terkait hak hak karyawan karena belum ada kesepakatan dengan CSCTS.Nah, karena miskomunikasi inilah yang membuat karyawan merasa bimbang apakah diberikan hak haknya,”ujar Putu Suratna

Apalagi ada tenaga kerja asli 7 suku yang dipulangkan, sehingga mereka berharap walaupun dirumahkan tapi bisa dipekerjakan kembali nantinya.Kemarin saat diminta data berapa tenaga kerja asli 7 suku dan yang dari Bintuni tetapi kelihatan CSCTS tidak ada keterbukaan.Seminggu lalu sudah diminta, tapi sampai sekarang belum diberikan.

Untuk itu,dalam waktu dekat kami akan minta keterangan dari karyawan yang dirumahkan, karena saat ini baru informasi sepihak dari perusahaan,”

Nah, kalau misalkan tidak ada kesepakatan antara pihak subkon dengan karyawan yang dirumahkan, maka akan dilakukan pertemuan tripartit antara perusahaan,karyawan dan Dinas Tenaga Kerja untuk melihat proses hak hak karyawan apakah secara ketentuan ada yang dirugikan,”pungas Putu Suratna(pw)

 

1 Komentar

  1. Permasalahan PHK yg di lakukan oleh pihak subcon terhadap orang lokal memang sangat tdk adil,, karna dlm hal ini hampir semua orang lokal dirumakan atw di PHK ketimbang nasional,, terutama sala satu subcon atas nama PT MEINDO ELANG INDAH, dia banyak merumakan kariawan dan PHK pekerja lokal sementara orang nasional masi di pake trus

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *