Inilah Penjelasan Kepala Bapelitbangda Terkait Kab Teluk Bintuni Masuk Dalam 62 Daerah Tertinggal

Bagikan berita ini

Bintuni,SorotPapua.net – Tanggal 8 Mei 2020 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020 – 2024.

Dari 62 daerah tertinggal yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tersebut, Kabupaten Teluk Bintuni juga termasuk di dalamnya,

Kepala Bapelitbangka Kabupaten Teluk Bintuni,DR.Alimudin,MM saat diminta penjelasan terkait Bintuni masuk dalam 62 daerah tertinggal menjelaskan,dari 6 kriteria tersebut, 4 kriteria sudah mengalami peningkatan yang signifikan oleh Kabupaten Teluk Bintuni

Karena menurut Alimudin, dalam penilaian Daerah tertinggal, terdiri dari 6 Kriteria dan 27 Indikator, yang pertama meliputi perekonomian(kemiskinan dan pendapatan/kapita. Kedua, Sumber Daya Manusia(angka harapan hidup,rata rata lama sekolah danmelek huruf).

Ke-3 adalah kemampuan keuangan daerah.4, yaitu infrakstruktur dan sarana prasarana. Ke-5, aksesibilitas (jarak ke ibukota,jarak pelayanan kesehatan dan jaraka pelayanan pendidikan). Dan yang ke-enam adalah karakteristik daerah( gempa, tanah longsor, banjir, bencana lainnya, hutan lindung, lahan kritis dan desa konflik)

Nah, dari 6 kriteria tersebut, 4 kriteria sudah mengalami peningkatan yang signifikan. Termasuk kemiskinan yang terus menurun hingga saat ini berada di angka 30,57% sehingga sudah sesuai dengan target RPJMD 2021 sebesar 30%.

Demikian juga dengan Pendapatan per kapita di Kabupaten Teluk Bintuni tertinggi ke 4 di Indonesia. Begitu juga dengan SDM,dimana, mulai dari AHH, rata rata lama Sekolah, Melek Huruf semua semua mengalami peningkatan secara signifikan. Termasuk sarana dan prasarana mengalami hal yang sama.

Untuk itu kata Alimudin, yang perlu di dorong bersama adalah pembenahan pada kriteria ke 5 Aksesibilitas dan ke 6 Karakteristik Daerah,”kata Alimudin

Lebih lanjut, dijelaskan, terkait aksesibilitas, tantangan kita cukup besar karen wilayah Kabupaten Teluk Bintuni dengan luas sekitar 18 ribuan km persegi dan terluas di Provinsi Papua Barat atau sama dengan 21% dari luasanya Papua Barat.

Sehingga dengan luas tersebut tidak mudah, maka yang dilakukan oleh Bupati adalah menuntaskan pembangunan konektivitas dan aksesibilitas dengan membangun 13 ruas jalan strategis yang menghubungkan beberapa ibukota Distrik dan kampung ke Ibukota. Seperti pembangunan jembatan kali Merdey yang diusulkan ke APBD Provinsi dan sudah mendapatkan porsi anggaran tahap perencanaan dan pembangunan tahap 1 di tahun 2020. Demikian juga dengan pembangunan bandara baru Mayado dan pelabuhan baru Muturi.

Sedangkan terkait dengan kriteria ke enam mengenai karakteristik, ini juga menjadi tantangan, karena kita memiliki hutan lindung yang cukup luas,dimana, kurang lebih 200 an ribu hektar dan hutan cagar alam, termasuk potensi gempa dan potensi longsor dan banjir, serta penuntasan kampung kampung pemekaran

“Jadi, penilaian daerah yang terentaskan dari daerah tertinggal, ukurannya bukan dari anggaran, atau kemiskinan saja, tetapi ada formula yang saya sebutkan di atas,”ujar Alimudin

Ditambahkan, coba kita lihat pembandingan berapa anggaran yang dikelolah di Papua dan Papua Barat, tapi angka kemiskinan masih yang tertinggi di Indonesia. Lalu pertanyaannya mengapa demikian? karen tanah Papua memilki konpleksitas yang tinggi dan kompleks, demikian juga dengan aksesibilitas.

Kalau dibandingkan dengan pulau jawa  3 1/2  baru sama dengan Papua.Demikian juga kalau dibandingkan luas DKI Jakarta yang hanya sekitar 700 an km persegi, dengan Kab. Teluk Bintuni yang memiliki luas 18 ribuan km persegi, sama dengan 26 kalinya Jakarta. Inilah yang menjadi tantangan kita terkait aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Makanya tidak boleh  hanya menyoroti satu indikator saja, kemudian membuat kesimpulan.Contoh Kab. Biak Numfor yang baru terentaskan pada tahun 2020. Artinya bahwa ,kabupaten Biak Numfor kan kabupaten yang sudah lama, tapi baru dikeluarkan dari status daerah tertinggal di tahun 2020, dan itupun masih dilakukan pembinaan selama 3 tahun oleh kementerian dan Pemprov. Hal ini diatur dalam Permendes PPDT No 79 Tahun 2019.

“Jadi, problema pembangunan di Papua dan Papua Barat itu kompleks, tidak semudah membalikkan telapak tangan,”

Kalau anggaran yang di soroti, kan sudah ada mekanismenya dan setiap tahunya  di pertanggungjawabkan  melalui DPRD. Jadi saya ingin memgatakan bahwa, kita harus melihat berbagai hal, dan tidak boleh ada tendensi yang menyudutkan pemerintah daerah dengan cara membangun stigma yang tdk bertanggungjawab,”tegas Alimudin

Penjelasan Kepala Bapelitbangda ini terkait sorotan sorotan beberapa pihak terkait Kabupaten Teluk Bintuni masuk dalam 62 daerah tertinggal di Indonesia (pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *