Mulai 1 April Pemkab Bintuni Batasi Orang Keluar Masuk

Bagikan berita ini

Bintuni,SorotPapua.net – Hari ini Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni telah menyiapkan instruksi Bupati sebagai landasan kerja, baik untuk OPD, TNI,POLRI dan semua masyarakat di wilayah tanah Sisar Matiti.

“Salah satu instruksi yang akan dimulai tanggal 1 April 2020 adalah, membatasi orang keluar masuk Bintuni, terutama yang masuk di Bintuni. Jadi aturan ini akan berlaku secara umum di Kabupaten Teluk Bintuni tanggal 1 April,”Ujar Bupati Teluk Bintuni, Ir.Petrus Kasihiw.MT saat meninjau posko posko Satgas Covid -19, Minggu(29/3/2020).

Lanjut Bupati, kita juga perlu sosialiasi kepada masyarakat agar tidak takut dan resah. Kita belajar di Italia dan Spanyol, diamana, kurang kepedulian dan mengangap remeh sehingga penularan semakin meningkat.

Kepada semua lapisan masyarakat, Pemkab Teluk Bintuni bekerja keras dan peduli. Kita juga koordinasi ke provinsi dan pusat. Peralatan kita cukup tersedia, sehingga dalam jangka 15 hari kedepan bila terjadi sesuatu, maka kita sudah siap.

Untuk itu, pemerintah lewat segala kebijakanya sudah siap, baik itu lewat anggaran. Dan kita sudah siap penuh dalam penyediaan anggaran untuk membantu satgas.

Masyarakat juga diminta jangan resah dan harus mematuhi aturan pemerintah,”dirumah saja lebih baik karena itu akan membantu diri kita, keluarga dan masyarakat banyak. Kalau sakit, tingal komunikasi dengan posko posko untuk penangananya.

Semantara kepada teman teman pers, mari dukung satgas covid-19, jadi jangan sampai ada yang tanya ke Polres atau Koramil terkait penanganan covid, semuanya sudah diserahkan kepada Satgas.

Saya, Dandim dan Kapolres adalah pelindung, sehingga hanya memberikan pernyataan terkait kebijakan, tetapi kalau teknis penangananya di satgas.

Kami berharap, dengan kesiapan yang ada ini, masyarakat percaya bahwa, pemerintah sudah melakukan sesuatu. Pemerintah tidak tingal diam, tetapi bekerja terus, apalagi satgas siang dan malam terus bekerja.

Untuk Distrik, kami akan lakukan kunjungan seperti daerah yang berpotensi penularan. Dan kepada parpol, tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda, legislatif,mari bantu pemerintah dan satgas. Jangan salahkan satu sama lain, tetapi bekerjasama, sekecil apapun yang dibuat, itu sangat bermanfaat.

Kepada toko tokoh agama, jangan ada kesalapahaman bahwa, upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah bukan melarang aktifitas ibadah.Bukan melarang agama untuk melanjutkan segala syariatnya tetapi untuk sementara menyarankan agar segala aktifitas ibadah yang mengumpulkan orang banyak  sementara ditiadakan. Sekali lagi pemerintah tidak melarang tetapi menganjrukan,”harap Bupati(pw)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *